KOLABORASI ARAB DAN ISRAEL

Posted in Senin, 21 Maret 2011
by Mbah Lalar
 Oleh : Anggota WLML (Ibliziyulhaq Rojim)

Arab dan Israel Berkolaborasi

KOMPAS.com - Bocoran dokumen rahasia lewat situs Wikileaks terus menguak apa yang dilakukan para pemimpin Arab. Disebutkan, telah terjalin hubungan diplomatik rahasia cukup
intensif antara negara-negara Arab Teluk dan Israel.


Negara-negara Arab Teluk di permukaan tampak sebagai musuh klasik Israel. Namun, Arab ternyata melakukan tukar-menukar informasi intelijen dengan Israel, khususnya menyangkut isu Iran.

Sebuah kawat diplomatik tahun 2009 mengungkapkan soal pertemuan diplomatik rahasia tingkat tinggi antara Israel dan Arab Saudi, Qatar, Kesultanan Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Para diplomat negara Arab Teluk itu meminta bantuan secara rahasia kepada Israel untuk menyampaikan surat mereka kepada Amerika Serikat agar Washington bersikap lebih keras terhadap Iran.

Kawat diplomatik tertanggal 19 Maret 2009 mengungkapkan, Deputi Dirjen Departemen Luar Negeri Israel Yaacob Hadash menyampaikan kepada salah seorang diplomat AS bahwa negara Arab Teluk menyadari nilai peran yang bisa dimainkan Israel karena kekuatan hubungan dengan AS.

Ditambahkan, negara Arab Teluk juga mengakui kemampuan diplomasi maupun militer Israel untuk menghadapi Iran.

Dokumen rahasia itu menyebutkan, adanya hubungan pribadi yang kuat antara mantan Menlu Israel yang kini Ketua Partai Kadima Tzipi Livni dan Menlu Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan.

Bocoran dokumen rahasia itu mengungkapkan pula, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menawarkan kepada AS untuk membuka pintu negaranya guna memburu pengikut Al Qaeda. Presiden Ali Abdullah Saleh mengakui membohongi rakyatnya menyangkut serangan rudal AS terhadap sasaran Al Qaeda di negaranya pada bulan Desember 2009.

Abdullah Saleh saat itu mengatakan kepada publik Yaman bahwa serangan rudal itu dilakukan pasukan Yaman, bukan AS. Padahal, AS-lah yang menembakkan rudal itu.

Disebutkan pula, Mesir mengancam akan berusaha memiliki senjata nuklir jika Iran memiliki senjata nuklir. Mesir juga memutuskan untuk merancang perekrutan agen-agen untuk disusupkan ke Iran bila Iran menyusupkan agen-agennya ke Mesir.

China dicurigai
Bocoran dokumen rahasia itu juga mengungkapkan, Pemimpin Libya Moammar Khadafy membuat kekalutan terkait nuklir selama satu bulan pada tahun 2009. Pasalnya, dia menunda pengangkutan uranium yang sudah diperkaya ke Rusia. Saat itu Khadafy menolak memberikan izin bagi pesawat Rusia, yang akan mengangkut bahan uranium, mendarat di Bandara Tajoura, Libya. Karena itu, uranium tersebut dibiarkan begitu saja di bandara dan hanya dijagai seorang tentara.

Tindakan Khadafy tersebut merupakan balasan atas keputusan AS yang melarang pemimpin Libya itu membangun kemah di New York sebagai tempat kediamannya. AS juga menolak keinginan Khadafy untuk mengunjungi tempat terjadinya serangan 11 September 2001. Ketika itu Khadafy menghadiri acara pertemuan PBB di New York, AS.

Diungkapkan pula, kaum oposisi di Mauritania merancang aksi pembunuhan terhadap presiden negara itu, Mohamed Ould Abdel Aziz. Kaum oposisi itu meminta bantuan AS dan Israel untuk melaksanakan pembunuhan tersebut.

Dalam dokumen rahasia itu juga disebutkan, Presiden Aljazair Abdel Aziz Bouteflika pada tahun 2007 menyatakan, Perancis sesungguhnya tidak menerima kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962. Karena itu, kata Presiden, Perancis kini berusaha melakukan balas dendam dengan mendukung Maroko soal isu Sahara Barat. Bouteflika menandaskan, Perancis tidak bisa memainkan peran konstruktif soal konflik Sahara Barat dan hanya AS yang bisa membantu mencari solusi atas konflik tersebut.

Dikatakan pula, Rusia gagal membeli teknologi pesawat tanpa awak dari Israel dengan nilai transaksi 1 miliar dollar AS. Ini didorong oleh kekhawatiran Israel soal kemungkinan jatuhnya teknologi pesawat itu ke tangan China.

Terkait China, dokumen di Wikileaks juga menyebutkan bahwa situs Google diperintahkan oleh otoritas China untuk diserang. Satu isi memo yang dikirimkan diplomat AS yang bertugas di Beijing ke Washington menyebutkan, perintah itu datang dari Komite Utama Politbiro, salah satu alat penting Partai Komunis China. (MTH)